MALANG – Sebanyak 98 warga binaan calon peserta program reedukasi mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di halaman Museum Pendjara Lowokwaroe, Jumat (23/10). Sidang ini menjadi tahapan penting dalam menentukan kelayakan warga binaan untuk diusulkan mengikuti program Reedukasi, setelah sebelumnya menjalani proses seleksi dan asesmen. Seluruh anggota TPP hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang yang turut memberikan pertimbangan berdasarkan hasil asesmen. Proses ini juga melibatkan PK perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang mengikuti sidang secara daring. Dalam pelaksanaannya, setiap calon peserta diwawancarai satu per satu untuk menggali informasi secara lebih mendalam, sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi, latar belakang, dan kelayakan masing-masing warga binaan.

 Selain menggali minat, motivasi, serta pengalaman kerja sebelumnya, anggota TPP turut menelusuri latar belakang tindak pidana, dampak perbuatan terhadap korban, hingga potensi risiko yang dapat muncul apabila warga binaan mengikuti program tersebut. Pertimbangan terhadap korban dan dampak kasus menjadi bagian penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kesempatan warga binaan memperoleh pembinaan. Ketua TPP sekaligus Kepala Bidang Pembinaan, Agung Sulistyo, menegaskan bahwa sidang ini harus menjadi mekanisme penyaringan yang benar-benar ketat. “Pelaksanaan TPP harus menjadi penyaringan yang ketat. Kita ingin memastikan bahwa warga binaan yang nantinya diusulkan memang memenuhi kriteria dan mampu mengikuti program dengan baik. Jika program reedukasi ini dapat terlaksana, manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh warga binaan sebagai bagian dari proses perubahan diri, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan risiko baru,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimpas), Daniel SP Marbun, menyampaikan pesan kepada seluruh calon peserta agar memahami bahwa kesempatan mengikuti program reedukasi harus disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas proses yang akan dijalani. “Siapa pun yang nantinya terpilih adalah mereka yang dinilai terbaik dan layak berdasarkan hasil sidang. Kesempatan ini harus dijalani sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Jangan hanya melihat program ini sebagai kesempatan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dan dibuktikan melalui kesungguhan dalam mengikuti setiap tahapan pembinaan,” pesannya. Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa kesempatan memperoleh program pembinaan harus berjalan seiring dengan komitmen untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil sidang TPP, sebanyak 60 warga binaan dinyatakan disetujui untuk diusulkan mengikuti program reedukasi. Hasil tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setelah memperoleh persetujuan Kepala Lapas Malang, Christo Victor Nixon Toar. Dengan demikian, keputusan sidang TPP merupakan bagian dari rangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum usulan peserta diteruskan ke tingkat pusat, bukan penetapan akhir bahwa seluruh calon yang disetujui telah resmi menjadi peserta program. Proses berjenjang ini menjadi bentuk kehati-hatian dalam memastikan bahwa setiap warga binaan yang diusulkan telah melalui pertimbangan yang memadai, baik dari sisi kesiapan mengikuti program maupun aspek risiko yang berkaitan dengan tindak pidana. Melalui seleksi yang cermat dan melibatkan berbagai unsur pemasyarakatan, Lapas Malang berupaya memastikan agar pelaksanaan program reedukasi nantinya tepat sasaran, mendukung perubahan perilaku warga binaan, serta tetap memperhatikan keamanan dan kepentingan masyarakat.

Bekerja, Bergerak – Berdampak! #2TahunGerakNyata #inirumahkita #LSIMApastimelayani #ayoberubah #sorryguebeda