Malang – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan kunjungan kerja di Kota Malang dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kegiatan yang berlangsung di Grand Mercure Hotel Malang ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara DPD RI dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Senin (13/04),. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Kadiyono beserta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan Koordinator Wilayah Malang. Kehadiran berbagai unsur pemasyarakatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog terbuka dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan. Sinergi lintas kelembagaan menjadi kunci dalam mendorong sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dari pihak DPD RI, kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Komite I, Andi Sofyan Hasdam, bersama jajaran anggota yang turut melakukan pendalaman terhadap berbagai isu strategis pemasyarakatan. Dalam arahannya, beliau menegaskan, “Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, sekaligus menjadi sarana menyerap aspirasi dari lapangan agar kebijakan di tingkat pusat selaras dengan kebutuhan dan tantangan di daerah.” Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, namun juga menjadi ruang strategis dalam menjembatani keterhubungan antara kebijakan pusat dan kondisi riil di lapangan. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional. Dengan demikian, sinergi antara DPD RI dan Ditjenpas Jawa Timur menjadi fondasi penting dalam memastikan implementasi undang-undang berjalan optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur menyampaikan gambaran umum kondisi pemasyarakatan di wilayahnya. Beliau menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari persoalan kapasitas hunian yang melebihi daya tampung hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara optimal. Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan warga binaan. Kanwil Ditjenpas Jawa Timur juga mendorong adanya percepatan penyusunan regulasi turunan sebagai landasan implementasi yang lebih kuat di lapangan. Paparan ini menjadi dasar penting dalam memahami kondisi riil pemasyarakatan di Jawa Timur.

Sebagai bagian dari Koordinator Wilayah Malang, Lapas Kelas I Malang turut menjadi representasi dalam menggambarkan pelaksanaan pemasyarakatan di tingkat satuan kerja. Christo Victor Nixon Toar yang baru saja menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas I Malang, memaparkan berbagai program pembinaan yang telah berjalan, termasuk pengembangan program kemadirain serta Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Ngajum sebagai unggulan dalam menyiapkan warga binaan menghadapi reintegrasi. Program tersebut menjadi bentuk nyata upaya pembekalan keterampilan bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Selain itu, inovasi pembinaan terus dikembangkan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil karya warga binaan. Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pembinaan masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan SDM, sarana pendukung, serta kondisi overkapasitas menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Dalam sesi diskusi, berbagai isu strategis menjadi fokus pendalaman, termasuk permasalahan overcrowding yang berdampak pada optimalisasi pembinaan dan keamanan. Selain itu, kebutuhan modernisasi sistem pengamanan berbasis teknologi juga menjadi perhatian dalam mendukung kinerja petugas. Penguatan sinergi antar lembaga, baik dengan aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, turut ditekankan sebagai faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan. Menanggapi hal tersebut, Teguh Pamuji, Kalapas Malang sebelumnya yang turut hadir menyampaikan, “Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Lapas Malang terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pembinaan dan pelayanan lewat Kerjasama dan memaksimalkan sumber daya yang ada, Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak nyata.” Pernyataan tersebut menegaskan kesiapan Lapas Malang dalam mendukung kebijakan nasional meskipun meski tetap perhatian dari pemerintah untuk hasil yang lebih optimal.

Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan harapan bahwa hasil inventarisasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan strategis dalam penguatan sistem pemasyarakatan secara nasional. Sinergi antara DPD RI, Ditjenpas Jawa Timur, dan seluruh UPT Pemasyarakatan diharapkan terus terjaga dan ditingkatkan. Lapas Kelas I Malang sebagai representasi di wilayah Malang menunjukkan peran aktif dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Momentum ini menjadi langkah penting dalam mendorong perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang solid, berbagai tantangan yang ada diharapkan dapat diatasi secara bertahap. Pada akhirnya, sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan berkeadilan dapat terwujud secara optimal.