Sidoarjo – Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Aston Sidoarjo City Hotel, Senin (23/2). Kegiatan tersebut berlangsung dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat bersama para pemangku kepentingan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hadir dalam forum tersebut jajaran pejabat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, serta para Kepala Kantor Wilayah di Jawa Timur. Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, turut hadir secara langsung dengan jajaran Kepala Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Timur sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi dan pengawasan kinerja Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur .

Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Surabaya dan Sidoarjo ini bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja mitra kerja di Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait isu hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, hak asasi manusia, serta pelindungan saksi dan korban. Melalui kegiatan ini, Komisi XIII DPR RI memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah serta lembaga terkait berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menyerap aspirasi dan masukan dari daerah. Forum berlangsung dinamis dengan berbagai paparan dan diskusi konstruktif. Kehadiran para pimpinan UPT Pemasyarakatan, termasuk Kalapas Malang, menunjukkan komitmen jajaran dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas kinerja.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna H. Laoly, menyoroti peran strategis Balai Pemasyarakatan dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pembimbingan kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana modern yang lebih menitikberatkan pada pendekatan restoratif dan reintegratif. Penegasan tersebut menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran Pemasyarakatan, mengingat pemberlakuan KUHP baru akan membawa perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia. Momentum ini sekaligus memperkuat urgensi sinergi antar-lembaga dalam mendukung sistem hukum yang berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, memaparkan data dan kondisi terkini Pemasyarakatan di Jawa Timur, termasuk jumlah warga binaan, kapasitas hunian, kondisi sarana dan prasarana, serta tantangan overkapasitas yang masih menjadi isu strategis. Dalam paparannya, beliau menegaskan komitmen jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta penguatan sinergi antar-lembaga dalam mendukung sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab berbagai tantangan strategis di bidang hukum dan pemasyarakatan di Jawa Timur. Kehadiran Kalapas Malang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen aktif Lapas Kelas I Malang dalam mendukung kebijakan dan arah strategis Pemasyarakatan secara nasional.

Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak

#Kemenimipas#SetahunBerdampak

#ImipasSetahunBergerakBerdampak

#Lapasmalang