MALANG – Lapas Kelas I Malang menunjukkan komitmen dalam mendukung pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel melalui partisipasi operator SIMAN dalam kegiatan Rekonsiliasi Usulan Data Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) se-Jawa Timur, Rabu (29/10). Kegiatan yang digelar di Jenggala Hall, Alana Hotel Malang ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur dan diikuti 125 operator BMN dari seluruh satuan kerja Kemenimipas. Kegiatan dibuka oleh Darori, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Imigrasi Jawa Timur mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pembekalan teknis mengenai penggunaan aplikasi SIMAN versi 2, dasar hukum PSP, serta alur pengusulan dan verifikasi data BMN. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan tertib administrasi sekaligus memperkuat integritas pengelolaan aset negara. “Kami berkomitmen mendukung pengelolaan BMN yang tertib dan sesuai regulasi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja lembaga,” Teguh Pamuji, Kalapas Malang telah menugaskan salah satu stafnya untuk hadir dalam giat tersebut.

Dengan semakin kuatnya koordinasi antar satuan kerja dan peningkatan kompetensi operator, Lapas Kelas I Malang berharap tata kelola BMN dapat berjalan semakin efektif dan efisien. Upaya ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara Kanwil dan satuan kerja dalam mendukung transformasi digital pengelolaan aset di lingkungan Kemenimipas khususnya di wilayah jawa timur.