Malang – Lapas Kelas I Malang menjadi tuan rumah pelaksanaan Uji Petik Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Wilayah Jawa Timur, pada Kamis (23/10). Kegiatan yang berlangsung di Aula Museum Pendjara Lowokwaroe tersebut dihadiri oleh jajaran seksi perawatan maupun pelayanan tahanan dari seluruh UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Acara ini dibuka secara daring melalui Zoom Meeting oleh Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dr. Andhayani Lubis.

Dalam sambutannya, dr. Andhayani Lubis menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya menyatukan arah dan langkah seluruh UPT dalam penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan. “Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi agar pelaksanaan program rehabilitasi di seluruh Jawa Timur berjalan optimal, sesuai dengan pedoman dan standar nasional,” ujar beliau. Beliau juga menekankan agar setiap satuan kerja aktif berkoordinasi dan melaporkan perkembangan capaian kegiatan secara berkala untuk menjaga kesinambungan program.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari dr. Hetty Widiastuti selaku Ketua Kelompok Kerja Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa fungsi perawatan kini memiliki peran strategis sebagai salah satu dari enam fungsi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 60 Ayat (2). Selain itu, beliau juga menyinggung dasar hukum lain yang menjadi acuan, yakni Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Dirjenpas Nomor PAS-168.OT.02.02 Tahun 2020, serta Surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Nomor PAS.6-PK.06.05-3131 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2025.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan seluruh peserta dari masing-masing UPT. Dalam sesi ini, berbagai masukan dan kendala lapangan terkait pelaksanaan program rehabilitasi disampaikan untuk disinkronkan bersama tim Ditjenpas. Sebagai tindak lanjut, akan dijadwalkan pertemuan daring lanjutan bagi UPT yang masih menghadapi hambatan agar pelaksanaan rehabilitasi dapat terus ditingkatkan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur.

kegiatan pula dilanjutkan dengan sosialisasi secara rinci dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, hingga peran setiap unsur pelaksana terkait Rehabilitasi. Turut dijabarkan proses skrining NAPZA menggunakan instrumen WHO-ASSIST, asesmen adiksi dengan form ASI, serta pengkategorian peserta rehabilitasi berdasarkan durasi program. Selain itu, dijelaskan pula sinergi lintas bidang mulai dari program manager, tenaga kesehatan, konselor adiksi, petugas pembinaan, hingga satuan pengamanan, yang bersama-sama memastikan program berjalan efektif, terukur, dan berkesinambungan. Sosialisasi ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan rehabilitasi tahun 2025 agar seluruh layanan pemasyarakatan memiliki standar dan mutu pelayanan yang seragam di seluruh wilayah.