Malang – Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menjadi tuan rumah kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kategori Miskin dan Kelompok Rentan di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Kaitannya dengan Capaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/7). Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Sholeh Joko Sutopo, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Korwil Malang, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), akademisi, penyuluh hukum, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Dr. Setyo Utomo, S.H., M.Hum., M.Kn. menegaskan bahwa akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang inklusif. Menurutnya, negara berkewajiban menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk masyarakat miskin dan kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, organisasi bantuan hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan di Jawa Timur. Beliau menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum dengan layanan yang tersedia sehingga diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi yang lebih erat antara jajaran Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Memasuki sesi pemaparan, Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Masjuno, secara daring memaparkan strategi Ditjenpas dalam memperluas akses bantuan hukum melalui penguatan layanan, digitalisasi, serta kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Sholeh Joko Sutopo, menekankan bahwa pemenuhan bantuan hukum tidak hanya berfokus pada pendampingan litigasi, tetapi juga perlu diperkuat melalui layanan nonlitigasi seperti penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan edukasi hukum. Berbagai strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan hak tahanan dan warga binaan sekaligus mendukung pembangunan sistem pemasyarakatan yang semakin berkeadilan.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan. Lapas Kelas I Malang sebagai tuan rumah turut mendukung implementasi berbagai strategi yang dihasilkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi, sehingga pemenuhan hak bantuan hukum dapat terlaksana secara optimal sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

Bersama Kemenimipas! Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak!

#ImipasSetahunBergerakBerdampak#inirumahkita#LSIMApastimelayani

#ayoberubah#sorryguebeda

@kemenimipas

@ditjenpas

@pemasyarakatanjatim

@kusnali_70

@christo.toar