Malang - Jumat (29/12/2023) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, Nur Ichwan mengunjungi Lapas Kelas I Malang. Beliau disambut oleh Kalapas Kelas I Malang, Ketut Akbar Herry Achjar beserta jajaran. Dalam kunjungannya kali ini, Nur Ichwan memberikan apresiasi sekaligus dukungan menuju optimalisasi tata kelola pelayanan hukum di daerah. Khususnya layanan hukum yang diterapkan oleh Lapas Kelas I Malang dan Bapas Kelas I Malang.

Pada kunjungan kali ini, Kadiv Yankumham disuguhi pentas musik dari band dengan sebutan L'SIMA REGGEA yang seluruh personilnya adalah warga binaan bentukan Kalapas. Band tersebut juga membawakan lagu ciptaan sendiri berjudul "Eler-eler" yang menceritakan kehidupan mereka di dalam lapas.

Merespon aksi tersebut, Kadiv Yankumham menyarankan untuk segera mendaftarkan hak ciptanya atas karya-karya warga binaan. "Ini harus segera didaftarkan hak ciptanya. Selain itu juga produk kekayaan intelektual lain berupa motif batik, lukisan dan berbagai giat budidaya juga harus diperhatikan. Kita apresiasi secara maksimal inovasi-inovasi yang telah mereka buat. Agar warga binaan selalu bersemangat untuk berkarya dan juga mengembangkan potensi mereka yang kelak akan berguna ketika mereka kembali ke masyarakat", ungkap Nur Ichwan yang turut bangga melihat karya-karya warga binaan L'SIMA.

Kembali berfokus ada layanan hukum, Nur Ichwan mengapresiasi dengan baik layanan publik dan bantuan hukum yang telah diterapkan oleh Lapas Malang. Namun terkait dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Nur Ichwan menghendaki segera ada Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah pensiun. Menanggapi hal itu, Kalapas mengusulkan agar posisi ini diisi oleh Budi Purwadi dimana beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Malang. "Mengingat MPD membutuhkan orang tegas. Kami mengusulkan Budi Purwadi untuk dapat mengisi kekosongan tersebut", tegas Kalapas.

Dengan adanya pendampingan Kadiv Yankumham secara berkesinambungan, ini merupakan wujud keseriusan memperkuat tata kelola hukum dan penegakan HAM di daerah. Juga menunjukkan keharmonisan serta profesionalitas kerja sama antara lembaga pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan akuntabel di Malang.